CARA MENGURUS BPJS KESEHATAN UNTUK PERUSAHAAN (BADAN USAHA/ PEMBERI KERJA)

Mengurus BPJS Kesehatan untuk perusahaan (badan usaha/ pemberi kerja) ada beberapa tahapan resmi yang perlu dilakukan. Berikut panduan lengkapnya:

1. Persiapan Dokumen Perusahaan

– Siapkan berkas administratif perusahaan:

– Akta pendirian perusahaan.

– Nomor Induk Berusaha (NIB) / SIUP / TDP.

– NPWP perusahaan.

– KTP dan NPWP penanggung jawab (direktur/pimpinan).

– Kartu Keluarga karyawan.

– KTP karyawan.

– Surat Keterangan Domisili (jika ada).

– Data penggajian karyawan (slip gaji / payroll).

2. Pendaftaran Perusahaan ke BPJS Kesehatan

Ada dua cara:

– Offline: datang ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat, bagian pendaftaran Badan Usaha.

– Online: melalui New e-DABU (Data Administrasi Badan Usaha) di https://new-edabu.bpjs-kesehatan.go.id/

Langkah umum online:

– Registrasi akun badan usaha.

– Isi data perusahaan.

– Upload dokumen perusahaan.

– Tunggu verifikasi dari BPJS.

3. Pendaftaran Karyawan & Keluarga

– Input data karyawan dan keluarga yang ditanggung (suami/istri dan 3 anak).

– Pilih kelas perawatan sesuai dengan aturan (kelas ditentukan berdasarkan gaji/UMR dan perhitungan iuran).

– Pastikan NIK dan KK sesuai Dukcapil (sering terjadi kendala di sini).

4. Penentuan dan Pembayaran Iuran

– Iuran ditanggung 4% perusahaan + 1% karyawan dari gaji pokok + tunjangan tetap.

– Batas maksimal perhitungan gaji adalah Rp12 juta.

– Contoh: gaji Rp6 juta → iuran = 5% × Rp6 juta = Rp300.000 (Rp240.000 ditanggung perusahaan, Rp60.000 dipotong dari gaji karyawan).

Pembayaran dilakukan via:

– Virtual Account (VA) bank yang bekerja sama.

– Autodebet.

– Teller bank/ATM.

5. Aktivasi & Cetak Kartu BPJS

– Setelah iuran pertama dibayarkan, kepesertaan aktif.

– Kartu fisik bisa dicetak di kantor BPJS Kesehatan atau menggunakan Mobile JKN untuk versi digital (e-ID).

6. Kewajiban Perusahaan

– Melaporkan perubahan data (karyawan masuk/keluar, perubahan gaji, perubahan keluarga) melalui New e-DABU.

– Membayar iuran tepat waktu (maksimal tanggal 10 setiap bulan).

– Memberikan bukti kepesertaan BPJS kepada karyawan.

 

gambar : medanaktual.com