CARA MENJADI REKANAN E-KATALOG PEMERINTAH

Rekanan e-Katalog pemerintah (LPSE / LKPP) artinya produk/jasa yang Anda tawarkan bisa dibeli langsung oleh instansi pemerintah melalui sistem elektronik e-Katalog milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Prosesnya relatif terbuka, tetapi ada tahap-tahap yang harus dipenuhi agar perusahaan Anda sah masuk ke dalam sistem. Berikut langkah-langkah umumnya:

1. Persiapan Legalitas Perusahaan

Sebelum mendaftar, pastikan perusahaan Anda sudah memiliki dokumen legal berikut (sesuai bidang usaha):

• NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui OSS.
• NPWP Badan Usaha.
• Akta Pendirian Perusahaan & SK Kemenkumham.
• Izin Usaha/SIUP/IUI/Izin Teknis Lain sesuai sektor (misal konstruksi, farmasi, alat kesehatan, dll).
• Sertifikat Badan Usaha (SBU) bila dibutuhkan (khusus konstruksi/layanan teknis).
• Dokumen K3/lingkungan/standar mutu bila diwajibkan di sektor tersebut (contoh ISO, TKDN, dsb).

2. Daftar Akun di Sistem e-Katalog LKPP

1. Buka situs resmi e-Katalog LKPP: https://e-katalog.lkpp.go.id
2. Buat akun penyedia barang/jasa.
3. Lengkapi data perusahaan (profil, alamat, kontak).
4. Unggah dokumen legalitas (NIB, NPWP, izin usaha, akta, dsb).

3. Pengajuan Produk/Jasa ke e-Katalog

Ada beberapa jenis katalog:

• Katalog Nasional (produk/jasa skala nasional, biasanya melalui proses negosiasi dan seleksi).
• Katalog Sektoral (dikelola oleh K/L tertentu, misalnya Kemenkes untuk alat kesehatan).
• Katalog Lokal (dikelola oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota).

Langkahnya:

1. Pilih kategori katalog yang sesuai.
2. Ajukan produk/jasa lengkap dengan spesifikasi teknis, foto, harga, dan dokumen pendukung.
3. LKPP/Instansi terkait akan melakukan evaluasi administrasi & teknis.
4. Jika lolos, produk Anda tayang di e-Katalog dan dapat dibeli pemerintah.

4. Negosiasi Harga dan Kontrak

• LKPP biasanya membuka proses negosiasi harga elektronik untuk memastikan kewajaran harga.
• Setelah disetujui, produk akan tayang dengan harga final.
• Instansi pemerintah bisa langsung melakukan pembelian tanpa tender melalui e-purchasing.

5. Pemeliharaan dan Monitoring

• Perbarui data produk secara berkala (stok, harga, spesifikasi).
• Penuhi kewajiban pajak, laporan usaha, dan ketentuan kontrak.
• Jaga kualitas produk/jasa karena bila ada keluhan serius, produk bisa dicabut dari katalog.

Tips agar cepat diterima:

• Gunakan produk dengan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) tinggi, karena pemerintah memprioritaskan itu.
• Fokus ke sektor yang banyak digunakan pemerintah: alat kesehatan, obat-obatan, IT, furnitur, bahan bangunan, jasa konstruksi, alat pertanian, dan energi terbarukan.
• Pastikan harga bersaing dan ada layanan purna jual.